Terpidana Di Panggung Pemilihan Bag2

Namun, untuk soal terpidana hukuman percobaan, KPU berbeda pendapat. Komisi sedari awal menolak argumen yang memberi angin kepada terpidana hukuman percobaan. Semua calon di panggung pemilihan kepala daerah harus bersih dari persoalan hukum. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pencalonan gubernur, bupati, dan wali kota menegaskan bahwa yang berstatus terpidana tidak bisa mencalonkan diri. Sulit dibayangkan seorang pemimpin menyerukan rakyatnya taat hukum sedangkan ia sendiri menyandang status terpidana.

Tarik-ulur persoalan ini semakin kuat, sebagian digerakkan oleh kepentingan politik jangka pendek. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dari Partai Golkar, misalnya, berstatus terpidana percobaan dalam kasus pencemaran nama. Pak Gubernur diputus bersalah dan dihukum percobaan dua tahun, putusan yang juga sudah dikuatkan Mahkamah Agung, dalam gugatan yang diajukan Budi Waseso. Jika hasil rapat konsultasi dengan DPR tersebut dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Rusli Habibie berhak melaju dalam pentas pilkada 2017. Patut disayangkan, setelah rapat dengar pendapat, KPU menyerah dan menerima usul DPR.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *