Semangat

PESAN melalui WhatsApp itu berulang kali diterima Muhammad Yusuf Hasibuan sepanjang dua pekan lalu. Ajudan Bupati Rokan Hilir, Provinsi Riau, Suyatno, ini merasa terganggu karena pesan yang semula hanya berupa permintaan bertemu dengan bosnya itu belakangan berisi ancaman dan intimidasi. Semakin mengejutkan, sang pengirim pesan menyebut dirinya sebagai Muhammad Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat yang kini mendekam di penjara karena tersangkut kasus korupsi.

Tak hanya lewat pesan pendek, Yusuf juga dihubungi melalui telepon oleh dua orang yang mengaku utusan Nazaruddin yang minta diatur bertemu dengan Suyatno. Merasa tertekan, Yusuf meneruskan semua pesan yang dia terima ke Bupati. ”Beliau yang menentukan apakah permintaan itu diterima atau ditolak,” katanya Rabu pekan lalu. Yusuf berusaha tenang.

Meski begitu, ia tak habis pikir ada orang yang tega mengganggu bupati. Suyatno menduduki kursi bupati untuk periode 2016-2021 berpasangan dengan Djamiludin. Sebelumnya, Suyatno wakil ketika Anas Maamun menduduki jabatan bupati. Kecemasan Yusuf tak berlebihan.

Seorang pejabat pemerintahan di Riau menceritakan, dari dalam penjara, Nazaruddin terus meminta sejumlah proyek di Riau. Yang diminta tidak hanya di Rokan Hilir, tapi juga di beberapa kabupaten lain. Menurut dia, seorang adik lelaki Nazaruddin hilir-mudik mendatangi pejabat di Kabupaten Indragiri Hilir dan meminta delapan proyek infrastruktur bisa dikerjakan perusahaannya.

Kebetulan saat itu proyek bernilai puluhan miliar rupiah tersebut sedang ditenderkan. Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Meranti. Proyek yang diminta dikabarkan mencapai Rp 100 miliar. Provinsi yang dikenal dengan sebutan Bumi Melayu Lancang Kuning itu memang dekat dengan Nazaruddin.

Meski lahir di Simalungun, Sumatera Utara, lelaki 38 tahun ini besar dan memulai bisnis di Riau. Selanjutnya, Nazaruddin masuk Partai Demokrat dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari daerah pemilihan Jember, Jawa Timur. Adapun kakaknya, Muhammad Nasir, menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan Riau. Menurut pejabat tadi, dalam menjalankan bisnis menggarap proyek di daerah, Nazaruddin mengutus Nasir dan adik laki-lakinya.

Nasir, yang sekarang menjadi anggota Komisi Energi DPR, bersama dua orang lainnya pernah bertemu dengan Suyatno di rumahnya. Menurut pejabat itu, kepada sang Bupati, mereka mengklaim proyek infrastruktur Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 dan 2016 yang masuk Rokan Hilir dan daerah lain di Riau merupakan hasil dari lobi-lobinya di Jakarta. ”Mereka minta jatah proyek sambil menebarkan ancaman,” ujar pejabat tadi.

mengarah ke perpanjangan masa jabatan Badrodin. ”Presiden masih lebih berat ke opsi itu.” Ada kemungkinan, kata dia, perpanjangan dilakukan selama enam bulan sambil menyiapkan kandidat lain. Lewat skenario ini, muncul nama Wakil Kepala Badan Intelijen Polri Inspektur Jenderal Lutfi Lubihanto sebagai kandidat pengganti Badrodin. Mantan Kapolda Jambi ini, menurut sumber tersebut, masuk radar lantaran punya sejarah dengan Jokowi.

Dia menjabat Kepala Kepolisian Kota Surakarta ketika Jokowi menjadi wali kota. Lulusan Akademi Kepolisian 1984 yang ahli di bidang intelijen itu berpeluang naik menjadi bintang tiga sekaligus masuk bursa kandidat Kepala Polri ketika Komisaris Jenderal Noer Ali pensiun pada Oktober mendatang. Opsi kedua adalah memilih Kapolri baru menggantikan Badrodin. Nama yang mencuat di Istana adalah Budi Waseso.

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal ini dianggap orang yang tepat sebagai bagian kompromi Jokowi terhadap PDI Perjuangan atas penolakannya terhadap Budi Gunawan. ”Di antara kandidat yang ada, dia yang paling bisa diterima PDI Perjuangan,” ucapnya. Lutfi Lubihanto belum bisa dimintai komentar soal ini. Budi Waseso sebelumnya menolak memberi keterangan soal nama yang masuk bursa calon Kapolri.

”No comment soal itu,” katanya. Menteri Sekretaris Negara Pratikno tak ingin berpolemik mengenai opsi perpanjangan masa dinas Badrodin dan pemilihan Kepala Polri baru. ”Belum, belum. Nanti,” tuturnya. Sebaliknya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung memberi sinyal bahwa Jokowi bakal segera membuat keputusan.

”Tunggu sampai Presiden mengumumkan,” ujarnya. Sikap sejumlah perwira tinggi markas polisi yang berada di Jalan Trunojoyo I juga mulai terbelah karena ada yang mendukung dan menolak perpanjangan ini.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Bekto Suprapto, mengaku sudah menyampaikan secara langsung kepada Badrodin Haiti dan Budi Gunawan agar institusi Polri tidak ikut-ikutan gaduh. ”Jangan sampai ribut,” kata Bekto, Rabu pekan lalu, menirukan ucapannya kepada dua jenderal itu. ”Apa pun pilihan Presiden nanti, itu orang yang dipercaya beliau.”

Website : kota-bunga.net